Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Gambar : Pixabay.com

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya kinerja organisasi, namun pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) faktor saja, yaitu (1) faktor internal; dan (2) faktor eksternal.

Davis dan Newstrom (1994: 134), mengemukakan bahwa variabel-variabel yang mampu mempengaruhi tingkat prestasi dan kinerja (performance) organisasi meliputi: 1) kewenangan organisasi, 2) ke-mampuan sumberdaya; dan keadaan lingkungan organisasi.

Sedangkan Winardi (1983: 3) mengelompokkan lima jenis sumberdaya organisasi yang lebih dikenal dengan “5 M", yaitu: men (manusia); materials (material); machines (mesin atau sarana); methods (metode); dan money (uang).

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinenja organisasi adalah: 1) Sumber daya manusia, 2) Sumber dana dan pembiayaan, 3) Sarana dan prasarana, 4) Waktu yang digunakan.

(a) Sumber daya manusia

Diantara sumber daya yang lain seperti sumber dana; sarana dan waktu, sumber daya manusia adalah faktor terpenting, karena manusia adalah yang melaksanakan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Luisser dan Robbert N (1990: 3).

Demikian pentingnya kedudukan sumber daya manusia dalam usaha mencapai tujuan organisasi, sehingga bagian terbesar dari perhatian, waktu dan tenaga si pimpinan organisasi (perusahaan) disibukkan dengan masalah-masalah manusia yang sering bersifat amat pelik dan sensitif untuk dapat diselesaikan.

Gambar : Pixabay.com

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1980: 6), yang juga memandang betapa pentingnya peranan sumber daya manusia, menyatakan bahwa:

"....... betapapun besarnya modal yang dipupuk ia tetap merupakan benda mati dan hanya mempunyai makna apabila digunakan dan dikelola oleh manusia...."

Dengan demikian jelaslah bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dan menentukan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam hubungannya dengan bagian pengawasan, maka tanpa dukungan sumberdaya manusia tentu tidak akan mungkin inspektorat wilayah dapat menjalankan fungsinya. Dalam hal ini tentunya sumber daya manusia yang diharapkan mampu melaksanakan tugasnya yaitu sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, dalam arti yang mempunyai kemampuan, keahlian, keterampilan, pengalaman dalam melaksanakan tugas pengawasan, sehingga pengawasan dapat lebih efektif, dalam arti dapat memuaskan semua pihak.

Pandangan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Hadari Nawawi dan Mimi Martini (1994: 57), yang mengetengahkan kriteria manusia yang berkualitas sebagai berikut:

(a) Jasmani yang sehat, dalam arti jasmani yang sehat, memiliki pula sikap dan kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Hanya orang yang sehat yang mampu berprestasi secara maksimal.

(b) Kualitas psikologis, dalam arti memiliki pengetahuan dengan keluasan dan kedalaman yang memadai.

(c) Kualitas psikologis yang berpadu dengan kualias jasmaniah, yang bermanifestasi pada memiliki keterampilan dan keahlian tertentu sesuai jenis pekerjaannya.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, menunjukkan bahwa kualitas manusia mencakup aspek yang luas, baik fisik maupun psikologis, yang kesemuanya mempersyaratkan keunggulan, dalam arti unggul dalam kepandaian, unggul dalam kepribadian dan perilaku, serta unggul dalam penguasaan pekerjaan.

b) Sumber dana dan pembiayaan

Berkaitan dengan sumber dana F.X Soedjadi (1983: 69) mengemukakan:

"......kegiatan apapun (operasional maupun non-operasional pemerintah), tidak akan terlaksana dengan baik, apabila tidak tersedia biaya ataupun anggaran yang cukup memadai. Apabila manusia dipandang sebagai faktor masukan (input) terpenting dalam manajemen untuk terlaksananya kegiatan manajerial, operasional dan non operasional, maka tersedianya anggaran (biaya) juga merupakan input yang menentukan bagi terwujudnya kegiatan-kegiatan tersebut untuk mencapai hasil (output) yang konkrit pula...."

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa faktor biaya sebagai input dalam kegiatan pengawasan yang merupakan faktor penting setelah faktor manusia, sumber biaya merupakan penggerak dari aktivitas, sedangkan manusia sebagai pengendalinya, sehingga tanpa didukung oleh sumber dana yang memadai, pengawasan tidak akan dapat digerakkan secara efektif yang selanjutnya berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

(c) Sarana dan prasarana

Sarana penunjang atau peralatan kerja yang dimaksud disini, sarana dan prasarana yang secara langsung mempengaruhi kinerja atau yang terlihat langsung dalam kegiatan suatu organisasi.

Hal ini senada dengan pendapat Yosef Riwukaho (1991: 184) yang menyatakan:

".......faktor sarana dan prasarana yang diartikan sebagai peralatan adalah penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, dalam hal ini sarana dan prasarana yang digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah....."

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah juga termasuk hal penting dalam menunjang pelaksanaan suatu kegiatan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik. Jika manusia sebagai pengendali, biaya sebagai penggerak, maka sarana dan prasarana adalah sebagai kendaraannya atau alat yang digunakan agar sampai ke tujuan dengan mudah dan efisien.

(d) Waktu yang digunakan

Waktu yang digunakan disini adalah ketepatan dan kecukupan waktu yang disediakan di dalam melaksanakan tugas. Ketepatan dalam penggunaan waktu dimaksudkan adalah baik saat pelaksanaan maupun saat pelaporan, karena ketidaktepatan dalam pelaksanaan maupun pelaporan, maka hasil pemeriksaan akan sia-sia sedangkan ketidakcukupan. waktu dalam persiapan dan pelaksanaan maupun pelaporan, maka hasil pemeriksaan tidak akan optimal

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 ahun 1999, Tanggal 15 Juni 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diberikan batasan atau pengertian Akuntabilitas Kinerja, yaitu merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan ke-berhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi atau tugas instansi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pem-bangunan nasional.

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Untuk mengukur pencapaian kinerja dilakukan dengan:

1) Perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target

2) Perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya

3) Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Dan untuk melakukan evaluasi kinerja ditempuh dengan beberapa cara:

(a) Menganalisis hasil pengukuran kinerja;

(b) Menginterpretasikan data yang diperoleh;

(c) Membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian program;

(d) Membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah

Dalam membangun dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja di bidang keuangan daerah, dapat menggunakan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterapkan sesuai dengan berbagai aspek dan unsur dalam bidang keuangan daerah, yang menyangkut pencapaian kinerja komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah/PAD (khususnya pajak daerah dan retribusi daerah), pendapatan daerah (Bagian Keuangan, Dispenda, dan lainnya). Dengan demikian capaian kinerja keuangan daerah dapat dilakukan pen-gukuran secara rinci dan komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).